Uraikan sebab sebab pemerintah orde lama Uraikan sebab sebab pemerintah orde baru

orde pemerintah baru


Krisis Ekonomi dan Moneter
Ketika Thailand telah melepaskan kaitan Baht terhadap kurs US Dollar, maka Indonesia sangat pada titik yang sangat buruk. Masalahl ini dikarenakan oleh rapuhnya kekuatan Indonesia dan maraknya praktik KKN juga adanya monopoli ekonomi.

Utang Luar Negeri Indonesia
Utang Indonesia pada luar negeri tidak sepenuhnya adalah utang negara, namun sebagian adalah utang swasta.

Adanya Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945
Sistem ekonomi yang berkembang pada masa Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.

Pola Pemerintahan Sentralistis
Pemerintahan pada Orde Baru untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang bersifat secara sentralistis, maksudnya adalah semua bidang dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara ditata secara sentral berasal dari pusat pemerintahan yaitu Jakarta, yang oleh karena itu peran pemerintah pusat amatt menentukan untuk semua bidang dalam kehidupan masyarakat.

Krisis Politik
Salah satu dari 10 faktor runtuhnya orde baru yaitu ketika Soeharto diminta untuk mundur sebab melemahnya dukungan politik untuknya, yang tampak pada pernyataan dari seorang politik, yaitu Kosgoro yang meminta agar Soeharto segera lengser dari jabatan presidennya.

Krisis Kepercayaan
Pada pemerintahan Orde Baru terdapat adanya perkembangan KKN yang dilakukan secara tersembunyi maupun secara terbuka. Dan hal tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah dan juga ketidakpercayaan luar negeri kepada Indonesia.

Krisis Sosial
Terdapat dua jenis aspirasi pada masyarakat, diantaranya mendukung Soeharto dan juga menuntut Seoharto untuk segera turun dari jabatannya sebagai presiden. Dan untuk kelompok yang menuntut agar Presiden Soeharto untuk segera mundur diwakili oleh para mahasiswa. Dan kelompok tersebut paling banyak anggotanya.

Krisis Hukum
Ada banyak ketidakadilan yang terjadi pada pelaksanaan hukum saat jaman pemerintahan orde baru mengakibatkan lemahnya hukum di Indonesia dan juga menyebabkan runtuhnya orde baru

Tragedi Trisakti
Aksi tuntutan yang melibatkan 10 ribu mahasiswa berikut dosen Trisakti ini menyebabkan anarkis dan saling melempar serangan seperti kaca,beling dan segala macam lainnya untuk saling baku hantam yang pada akhirnya menyebabkan beberapa mahasiswa meninggal.

Kerusuhan diberbagai kota
Tragedi Trisakti mengakibatkan terjadinya demo di beberapa daerah di Indonesia. Pada awalnya tuntutan yang mereka gemakan sama, yang mana menuntut reformasi total. Dan Aksi yang di prakarsai oleh mahasiswa ini disusupi oleh banyaknya masa dari berbagai kalangan yang akhirnya menimbulkan kerusuhan dimana-mana.

orde pemerintah orde lama

1. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965.

2. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama.

3. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.

4. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili.

5. Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabung membentuk Kesatuan Aksi berupa “Front Pancasila” yang selanjutnya lebih dikenal dengan “Angkatan 66” untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.

6. Kesatuan Aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan”TRITURA”(Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi :
· Pembubaran PKI berserta Organisasi Massanya
· Pembersihan Kabinet Dwikora
· Penurunan Harga-harga barang.

7. Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.

8. Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub).

9. Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.