tanah adalah milik negara, maka rakyat harus menyewakan tanah kepada negara. Hal inilah yang melatar belakangi sistem sewa tanah pada masa pemerintahan... A. Da

1. Tanah adalah milik negara, maka rakyat harus menyewakan tanah kepada negara. Hal inilah yang melatar belakangi sistem sewa tanah pada masa pemerintahan RAFFLES (B)

Dalam melaksanakan sistem sewa tanah, Gubernur Jenderal Raflles menggunakan Teori Domein. Kewajiban memberikan sesuatu kepada raja Inggris sebagaimana sebelumnya diberikan kepada raja-raja mereka sendiri dikenal dengan istilah landrente Raffles.

2. Pelaksanaan tanam paksa telah menghancurkan perekonomian Indonesia dan merupakan beban yang berat karena rakyat dipaksa menyerahkan 1/5 tanah pertanian pada Belanda.

Ketentuan-ketentuan kebijakan tanam paksa yang menghancurkan perekonomian Indonesia adalah
1. Penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor.
2. Tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah.
3. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi.
4. Apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk.
5. Kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda.
6. Penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut.
7. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama seperlima tahun (66 hari) dan mendapatkan upah.

3. Pelaksanaan politik Etis yang paling dirasakan dalam pergerakan nasional bangsa Indonesia adalah pendidikan dengan munculnya golongan terpelajar.

Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan Politik Etis pada tahun 1901, yaitu
- bidang irigasi/pengairan
- emigrasi/transmigrasi,
- edukasi/pendidikan
Segi positif yang dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan karena pendidikan banyak melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia.

4. Serikat Islam asal mulanya adalah Serikat Dagang Islam,yang didirikan oleh pedagang Batik di Solo yang bernama HAJI SAMANHUDI.

Pada 1911 didirikan Serikat Dagang Islam (SDI) oleh KH Samanhudi dan RM Tirtoadisuryo di Solo, dengan tujuan utama adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Dalam Kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, SDI berubah menjadi Sarekat Islam (SI). Pada 1923, SI berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam (SI) yang bersifat nonkooperatif terhadap Belanda.

Detil tambahan:
Kelas : VIII
Pelajaran : IPS
Kata kunci : Pengaruh Kebijakan Kerja Paksa, Pengaruh Sistem Tanam Paksa, Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia
Kategori :
Bab 4 : Perubahan Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan dan Tumbuhnya Semangat Kebangsaan