tuliskan ham 1945 pasal 27-34

pasal 27. Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan  pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hak : Untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan

 Kewajiban : Menjunjung hukum dan pemerintahan.

  (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Hak : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak      bagi kemanusiaan.

 Kewajiban : Tiap-tiap warga negara wajib mendapatkan pekerjaan yang ada dan  mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

  (3). Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

            Hak : Setiap warga negara berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

 Kewajiban : Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.


PASAL 34
1). Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

            Hak : Fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak mendapatkan perawatan dari negara.

 Kewajiban : Negara wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

  (2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

            Hak : Setiap masyarakat yang lemah dan tidak mampu berhak mendapatkan jaminan sosial dan diberdayakan oleh negara.

Kewajiban : Negara wajib memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu dan wajib mengembangkan sistem jaminan sosial.

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

            Hak : Setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan.

 Kewajiban : Negara harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Hak : Setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan.

 Kewajiban : Negara harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

 (4). Keuntungan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undan-undang

            Hak : Undang-undang berhak mengatur pelaksanaan pasal

 Kewajiban : Undang-undang wajib mengatur pelaksanaan pasal.