latar belakang perlawanan rakyat bali

Bali yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Dewa Agung Putra, berdasarkan perjanjiannya dengan Belanda pada tahun 1841, dinyatakan sebagai negeri yang bebas dari pengaruh kekuasaan Belanda (Kupernement). Namun, ada hak Kerajaan Bali yang sangat tidak disukai oleh Belanda, yaitu Hak Tawan Karang.
Hak tersebut menyatakan bahwa kerajaan Bali memiliki hak untuk merampas dan memiliki kapal yang terdampar di pantai karang beserta isinya, termasuk para penumpang kapal tersebut. Melalui hak tersebut, Kerajaan Buleleng pernah merampas kapal Belanda. Belanda menuntut agar kapalnya dikembalikan, tetapi raja Buleleng menolaknya